img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

LPPD Kukar Raih Penghargaan dari Kemendagri

date_range 02 Mei 2018 | Oleh : medsi01
LPPD Kukar Raih Penghargaan dari  Kemendagri

FOTO Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara (kukar) Edi Damansyah.

TENGGARONG -Kerja keras Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menjalankan roda pemerintahan mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  Republik Indonesia, hal ini ditandai dengan diberikannya penghargaan  terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setelah dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2017 oleh Menteri Dalam Dalam Negeri (Mendagri) Cahyo Kumolo pada acara Malam Apresiasi Kinerja  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  dalam rangka Hari Otonomi Daerah di Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Dari EKPPD tersebut Pemkab Kukar memperoleh katagori penilaian Sangat  Tinggi, dengan predikat bintang  3 dan menduduki peringkat  26 dari 397 kabupaten/kota. Pemkab Kukar berhasil menaikan peringkat dalam penilaian LPPD dari tahun sebelumnya, peningkatan tersebut dapat dilihat dari peringkat yang didapat dan jumlah total penilaian, dimana pada LPPD tahun 2016 peringkat Kukar diposisi 29 dengan nilai  3.1842 dan pada tahun 2017 menduduki posisi 26 total nilai 3.3938, terjadi peningkatan  3 peringkat dari tahun sebelumnya, namun jika dilihat perolehan peringkat pada tahun–tahun sebelumnya Kukar mengalami penurunan, karena pada  2012 Kukar berada pada peringkat 14, bahkan pada 2013 masuk 10 besar.

Untuk tingkat Propinsi Kalimantan Timur,  Kutai Kartanegara mendapatkan peringkat terbaik ke 2 (dua) dari sembilaan kabupaten / kota dengan skor 3.3182 atau dengan katagori sangat tinggi. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengapreasiasi kinerja jajaran Pemkab Kukar atas penghargaan tersebut, namun dirinya belum merasa  puas karena secara garis besar dari tahun ke tahun terjadi penurunan.

Edi menekankan  kedepan LPPD ini  harus bisa ditangani dan terkoordinasi dengan baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena dari 700 indikator  penilaian itu terbagi dalam beberapa  urusan, untuk  itu nanti masing–masing urusan  dibedah secara mendalam, agar dapat diketahui  bagaimana  data dan kondisinya. “Berkaitan dengan penurunan peringkat ini, Saya memang masih menyangsikan,  apakah itu berkaitan dengan menurunnya kinerja, atau persoalan data, namun dugaan saya ini hanya persoalan data,  mungkin ada data yang tidak terhimpun atau tidak terverifikasi dengan baik, sehingga yang  tadinya kita masuk  10 besar menjadi urutan 26 walaupun dengan kalisifikasinya sangat tinggi, namun demikian  kita ingin paling tidak bertahan pada posisi  10 besar, sebagimana yang dulu  pernah kita raih,” ujar Edi

Edi berharap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  selaku leading sector bisa mengembalikan  pola kerjanya seperti dulu, agar  ada  tim di Bappeda yang  memfasilitasi pertemuan–pertemuan dengan para OPD,  selain itu juga hendaknya dibentuk tim  pengampingan atau  semacam coaching clinic  agar dapat diketahui  hal – hal yang menjadi kelemahannya. Sementara itu Mendagri  Cahyo Kumolo mengungkapkan  peringkat dan status  kinerja ditetapkan dalam keputusan Mendagri nomor : 100-53 tahun 2018,  dan alat yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi terhadap pemerintah daerah setiap tahunnya adalah Evaluasi   Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah (EPPD). “Penilaian ini buka hanya dilakukan oleh kemendagri saja, tetapi penilaian ini dilakukan secara komprehensif mencakup 700 indikator dari semua kementerian atau lembaga negara” Ujar Cahyo Kumolo. (Margini S Prasetya-medsi01)

Terkait

BERITA Lainnya