img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

Pemkab Kukar Rampungkan Draf Rancangan Perjalanan Dinas

date_range 20 April 2018 | Oleh : Medsi01
Pemkab Kukar Rampungkan Draf Rancangan Perjalanan Dinas

FOTO Asisten III Setkab Kukar dr H Suriansyah saat membuka rapat finalisasi draf rancangan peraturan bupati tentang perjalanan dinas.

TENGGARONG -Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati (Perbub) tentang Perjalanan Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kembali melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait finalisasi draf Raperbub perjalanan dinas sebagai pengganti Perbub No.2/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Ruang Rapat Sekda Kukar, Tenggarong, Rabu (18/5/2018).  

“Rancangan draf perjalanan dinas atau SPPD sangat penting untuk dibahas, tentunya pembahasan ini juga diperlukan masukan dari semua OPD dilingkungan pemkab Kukar sesuai aturan dan ketentuan berlaku,” kata Asisten III Setkab Kukar dr H Suriansyah Suriansyah. Dalam pembahasan itu juga, Suriansyah menyoroti terkait perjalanan dinas pegawai Non PNS, PTT dan Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD, yang semestinya keahlian itu harus diberikan penghargaan. “Saya melihat dimasing-masing OPD seperti dinas Pertanian ada tenaga ahli Non PNS, selama ini tidak diberikan SPPD. Ini menjadi perhatian dan masukan bagi tim penyusun untuk dapat kita hargai keahlian atau kompetensi yang dimiliki Non PNS dengan nama sediri,” katanya.  

Sementara itu Dedi Irwan selaku tim penyusun Raperbub perjalanan dinas menjelaskan, matrik perubahan pasal perpasal. Dimulai dari hasil konsultasi ke Biro Umum, Biro Hukum Setprov Kaltim dan Bagian Keuangan Setwan Kaltim bahwa Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD adalah tenaga ahli yang diangkat dari PNS dan Non PNS yang berasal dari pakar dan profesional dibidang tertentu.  

Kemudian perjalanan dinas dilaksanakan oleh pejabat daerah, PNS, PTT dan Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim ahli DPRD. Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan yang mengikutsertakan tenaga ahli/kelompok pakar/tim ahli DPRD di setarakan dengan PNS golongan II untuk uang harian dan biaya penginapan. “Pembahasan rancangan peratruan Bupati tentang perjalanan dinas ini sudah 1 tahun berlajan. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini, masukan dan saran akan disesuaikan oleh tim penyusun untuk segera merampungkan draf perjalanan dinas,” katanya.  

Ditambahkan Dedi, pada bab III perubahan perjalanan dinas menyebutkan perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam diberikan uang harian dan biaya transportasi. “Surat perintah tugas diberikan kepada 1 (satu) koordinator atau pimpinan jalan dengan maksimal 3 (tiga) pengikut perjalanan dinas,” jelasnya. (Medsi01)

Terkait

BERITA Lainnya