img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

Asisten I Minta 12 Bagian Setda Serahkan Laporan ISO dan SOP

date_range 20 Maret 2018 | Oleh : Medsi01
Asisten I Minta 12 Bagian Setda Serahkan Laporan ISO dan SOP

FOTO Asisten I Setkab Kukar H Chairil Anwar saa memimpin apel pagi dihalaman kantor Bupati, Tenggarong.

TENGGARONG -Asisten I Setkab Kutai Kartanegara (Kukar) selaku Management Representative (MR) H Chairil Anwar, meminta kepada semua bagian dilingkungan Sekretariat Daerah (Setda) agar segera merampungkan laporan International Organization for Standardization (ISO) yang disertai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel pagi, dihalaman Kantor Bupati, Tenggarong, Senin (12/3/2018). “Saya minta 12 bagian yang ada di sekretariat daerah segera menyerahkan laporan ISO dan SOP masing-masing kepada bagian Organsiasi dan Tata Laksana setkab Kukar,” katanya.  

Menurut Chairil, penerapan sistem manajemen kinerja menjadi bagian yang sangat penting untuk melakukan perubahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, guna tercapainya cita-cita dan sasaran tata kelola pemerintahan yang baik. “ISO pemerintahan tersebut bertujuan dalam upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, salah satunya dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi baik dalam lingkup unit organisasi maupun individu,” ujarnya.  

Selain itu penerapan sistem manajemen mutu mewajibkan instansi pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 29/2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). “Artinya, penerapan ISO sekretariat daerah menjadi contoh dalam penerapan sistem manajemen mutu, termasuk dalam SOP yang berhubungan langsung dengan semua bagian. Penekanannya adalah memperpendek rentang kendali dan tidak diperpanjang-panjang,” katanya.  

Dia juga mengingatkan kepada semua ASN agar terus berinovasi dan berpikir cepat dan tanggap dengan megikuti SOP yang sudah dijalankan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. “Misalnya, minta SK (Surat Keputusan) berbagai kegiatan agar cepat selesai dengan memotong kompas, itu jaman dulu dan sekarang ada sistem yang harus dilalui. Tidak bisa potong kompas seperti itu. Saya mengapresiasi bagian hukum yang sudah selektif dalam mempelajari setiap berkas dan memberikan nomor sebelum selesainya SK,”jelas Chairil. (Medsi01)

Terkait

BERITA Lainnya