img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

Lima OPD Kukar Sepakat Pantau Hasil Pelaksanaan RAD-AMPL

date_range 13 Februari 2018 | Oleh : Medsi01
 Lima OPD Kukar Sepakat Pantau Hasil Pelaksanaan RAD-AMPL

FOTO Asisten II Setkab Kukar H Sukrawardy menyaksikan penandatanganan naskah kesepakatan bersama terkait dokumen RAD-AMPL Kukar tahun 2017-2021. (Foto: Irwan Wadi)

TENGGARONG - Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) sepakat melakukan pemantauan sekaligus  evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) di Ruang Bappeda Tenggarong, Rabu (10/1/2018). Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah bersama oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Wiyono, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Wisaksono Soebagio, Kepala Dinas Kesehatan drg H Koentijo Wibdarminto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adinur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alfian Noordi, serta disaksikan Asisten II Setkab Kukar H Sukrawardy.

Kepala Bappeda Kukar Wiyono mengatakan kesepakatan bersama tersebut merupakan komitmen dalam pelaksanaan ekspose dokumen RAD-AMPL Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017-2021. “Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dalam mengawal pelaksanaan RAD-AMPL sehingga betul-betul dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja dan ekspose yang telah dilakukan,” katanya.

Wiyono menjelaskan bahwa dalam kesepakatan itu termuat 3 poin yakni mengesahkan dokumen Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan tahun 2017-2021 melalui Peratauran Bupati, menjadikan dokumen RAD-AMPL sebagai dokumen yang harus dipacu penyusunan RKPD/Renja SKPD, Renstra SKPD/RPJMD dan mMemantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan Dokumen Rencana Aksi Daerah bidang Air Munum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) setiap tahun sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan tahun berikutnya. “Mudah-mduahan kesepakatan bersama ini nantinya dapat dijalankan dengan baik, sesuai dengan UU.No 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” ujarnya.

Sementara itu Asisten II Setkab Kukar H Sukrawardy menyambut baik atas terjalinnya kerjasama dalam memantau pelaksanaan RAD-AMPL di Kutai Kartanegara. “Pelaksanaan dokumen RAD-AMPL merupakan tolak ukur dari kesejahteraan masyarakat terutama dalam penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan yang baik,” katanya. Menurutnya, pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal lainnya, yaitu pasal 298 ayat 1 disebut bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Artinya belanja daerah untuk pemenuhan SPM pelayanan air munim dan sanitasi mutlak diprioritaskan. Jika dikaitkan dengan target nasional akses universal 2019, maka pemerintah kabupaten harus menyusun strategi, program, dan skema pembiayaan untuk penyediaan 100 persen akses air minum dan sanitasi kabupaten,”Jelasnya. (Medsi01)

Terkait

BERITA Lainnya