img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

ASN Dituntut Profesional

date_range 18 Januari 2018 | Oleh : Medsi06
ASN Dituntut Profesional

FOTO Plt Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan sambutan pada acara Pelantikan Jabatan fungsional dilingkungan RSUD AM Parikesit.

TENGGARONG –Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin dituntut untuk bekerja secara profesional sesuai dengan kompetisi yang dimiliki. Terlebih pada institusi yang melakukan pelayanan publik seperti RSUD AM Parikesit, demikian dikatakan Plt Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah pada acara Pelantikan Jabatan Fungsional dilingkungan RSUD AM Parikesit Tenggarong Seberang, di Auditorium Merak RSUD AM Parikesit, Senin(15/01). “Rumah sakit sebagai institusi yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang dapat berakibat pada keselamatan dan nyawa pasien, wajib hukumnya untuk selalu bekerja secara profesional, untuk itulah diperlukan para penanggung jawab pada jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahliannya,”ucapnya.

Ia berharap para pejabat fungsional dapat bekerja dengan fokus dan profesional pada perannya. “Masih banyak tugas dan tantangan yang kita hadapi dalam memecahkan permasalahan bidang kesehatan, penyakit – penyakit menular yang selama ini sudah tereliminasi seperti campak dan diteri kembali kita hadapi, serta banyak lagi penyakit lain yang terus bertambah penderitanya, semua memerlukan orang – orang tangguh dibidangnya dalam menyelesaikan permasalahan kita ini,”ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kemajuan dan hasil – hasil yang telah dicapai oleh jajaran RS AM Parikesit. Sebagaimana motto RSUD AM Parikesit yaitu “Kini Lebih Baik”, ia berharap agar upaya perbaikan terus dilakukan dengan selalu terbuka dan berfikir positif untuk mendengar masukan bahkan kritikan sekalipun.

Sementara Direktur RSUD AM Parikesit dr Martina Yulianti mengatakan dalam beberapa tahun terakhir dunia perumahsakitan menghadapi tantangan yang luar biasa, dimulai dengan undang - undang tentang SJSN tahun 2004, undang - undang tentang kesehatan, undang – undang tentang pelayanan publik tahun 2009 dan mulai berlakunya BPJS pada tahun 2014. “Pemerintah memaksa perubahan yang masiv dalam tata kelola rumah sakit, dimana rumah rumah sakit tidak hanya harus mewujudkan good governance dalam manajemen rumah sakit seccara umum tetapi juga harus mewujudkan good clinical governance atau tata kelola klinik yang baik dalam pelayanannya,”katanya.

Hal tersebut mengharuskan suatu perubahan mindset yang mendesak dikalangan para penyelenggara rumah sakit baik ditataran struktural maupun dikalangan para fungsional. Perubahan harus  dilakukan secara kompreshensif dan konsisten agar terbentuk budaya pelayanan yang baru di rumah sakit sehingga dapat menjawab berbagai tantangan yang ada dapat survive dalam persaingan rumah sakit yang semakin ketat.

“Belum selesainya beradaptasi dengan tantangan BPJS kesehatan dan tuntutan akreditas, kita dihadapkan pada masalah baru yaitu defisit anggaran pemerintah daerah pada beberapa tahun terakhir, namun dengan adanya tantangan tersebut kita  harus dijadikan peluang untuk semakin memperbaiki tata kelola keuangan secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan dengan dana APBD,”harapnya.(Medsi06)

Terkait

BERITA Lainnya