img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

Marli Terima Hasil Laporan BPK

date_range 28 Desember 2017 | Oleh : medsi03
Marli Terima Hasil Laporan BPK

FOTO Suasana saat berdiskusi usai melakukan serah terima laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).

TENGGARONG - Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  (Kukar) H Marli  bersama dengan Ketua DPRD Kukar Salehudin didampingi oleh Plt Dinas Pendidikan Hifsi G Fachrannas menerima Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) yang diserahkan oleh Plh Kepala Perwakilan BPK Kaltim Hermanto di Kantor  BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Jln. M. Yamin No 19 Samarinda, Kamis (21/12/2017).

Menurut Sekda Kukar H Marli audit tersebut merupakan bantuan yang luar biasa untuk memajukan Kukar. Ia juga sangat berterimakasih kepada BPK dalam mengaudit kinerja peningkatan profesionalisme dan distribusi guru, serta tenaga pendidikan di Kabupaten Kukar. Ia juga sangat berharap BPK akan selalu memberikan pendampingan, masukan dan arahan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar lebih baik kedepannya. “Audit ini dapat membantu dalam pelaporan dan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Pemerintah Kukar,” ungkapnya.

Sementara itu, Plh Kepala Perwakilan Hermanto mengatakan pemeriksaan ini salah satunya  berkaitan dengan  kinerja peningkatan profesionalisme dan distribusi guru serta tenaga pendidikan kabupaten Kutai Kartanegara. “Saat ini untuk kopetensi guru honor  kurang mendapat dukungan Pemerintah Kukar,” kata Hermanto. Selain itu ungkapnya, saat ini untuk tenaga pendidik hanya mementingkan jam kerja atau berapa lama ia berdiri di kelas ataupun tercukupinya kredit point karena hal itu menjadi penambah penghasilan bagi tenaga pengajar, sehingga para tenaga pengajar lebih memilih mengabdi di kota karena untuk memenuhi kredit point tersebut, selain banyaknya siswa sangat menentukan jam mengajar tenaga pengajar. "Bila siswanya sedikit maka jam mengajarnya pun sedikit" jelas Hermanto.

Menurutnya untuk memenuhi kredit point tersebut kadang tenaga pengajar mengajar tidak sesuai dengan keahliannya sehingga mutu pendidikan  yang didapat  oleh anak didik kurang berkualitas. "Bila Kredit point tidak memenuhi  maka tenaga pengajar tidak bisa menerima sertifikasi dan  kalau tidak sesuai maka tak bisa mengejar sertifikasi berikutnya,"ungkapnya

Apa yang diungkapkannya, menurutnya merupakan potret dilapangan yang terjadi dan  bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan, melainkan sebagai masukan dan informasi. "Jangan takut bertanya dengan auditor, karena permasalahan pendidikan  merupakan tanggungjawab kita bersama, " imbuhnya mengakhiri. (medsi03)

Terkait

BERITA Lainnya