img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

Capaian Realisasi APBD Kukar Baru 64,87 Persen

date_range 28 Desember 2017 | Oleh : Medsi06
Capaian Realisasi APBD Kukar Baru 64,87 Persen

FOTO Sekda Kukar H Marli menyampaikan sambutan pada acara rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD (APBD) semester II tahun anggaran 2017, di Bappeda.

TENGGARONG –Sekda Kabupaten Kukar H Marli mengatakan capaian realisasi keuangan dan fisik untuk pelaksanaan APBD saat ini, dimana pendapatan dari dana perimbangan khususnya dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari target sebesar Rp 2,53 trilyun baru dapat terealisasi Rp 1,64 trilyun atau 64,87 persen. Hal tersebut dikatakannya pada acara rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD (APBD) semester II tahun anggaran 2017, di Bappeda, Jumat (22/12/2017).

“Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan perangkat daerah atas kerja kerasnya dalam pencapaian target sampai dengan pertengahan bulan Desember ini. Saya masih tetap berharap bahwa pada akhir tahun nanti target yang telah ditetapkan dapat tercapai walaupun dengan konsekuensi bahwa pemerintah daerah tidak dapat melakukan pembayaran terhadap sebagian pekerjaan dengan pihak ketiga yang akan menjadi beban hutang APBD tahun anggaran 2018,”ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut ia mengingatkan kepada seluruh pemegang kewenangan baik kepada semua pengguna anggaran, kuasa pengguna  anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), agar selalu tertib dan kontinyu dalam membuat laporan serta memperhatikan pencapaian target dan penyerapan anggaran.

Sementara itu,  Kepala Bappeda Kabupaten Kukar Wiyono mengatakan permasalahan pelaksanaan APBD tahun 2017 adalah Dana Bagi Hasil (DBH)  triwulan III 2017 dan kurang salur tahun 2016 yang belum sepenuhnya ditransfer oleh pemerintah pusat, mengakibatkan sebagian besar SPD triwulan III belum terbit. Belum lagi masalah defisit anggaran yang sedang dialami Pemkab Kukar mengakibatkan adanya keragu–raguan bagi OPD dan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan. Dengan tidak adanya transfer DBH triwulan IV tahun 2017, berpotensi tidak terbayarnya sebagian kegiatan yang akhirnya menjadi hutang pemkab kepada pihak ketiga.

“Langkah yang sudah kami tempuh yaitu melakukan pertemuan dengan kementerian keuangan, kementerian dalam negeri dan kementerian ESDM dalam rangka memperjuangkan terwujudnya transfer DBH, serta berkoordinasi dengan OPD untuk melakukan klarifikasi terhadap kegiatan yang berpotensi menjadi hutang pada tahun 2018,”jelasnya.

Ia menambahkan hal-hal yang perlu menjadi perhatian adalah kesesuaian dengan RPJMD, keseuaian dengan Renstra PD, pemenuhan SPM, memperhatikan program/target nasional, memperhatikan program/target provinsi, hasil musrenbang, belanja wajib, pembayaran hutang, kegiatan yang belum tuntas/mangrak, penurunan angka kemiskinan, upaya peningkatan PAD, SDGs, ekonomi kreatif, smart city, DAK, BANKEU, CSR dan pokok pikiran DPRD.(Medsi06)

Terkait

BERITA Lainnya