img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

Rapurna ke 17, Sekda Kukar H Marli Sampaikan Nota Keuangan RAPBD Tahun 2018

date_range 27 Desember 2017 | Oleh : Medsi08
Rapurna ke 17, Sekda Kukar H Marli Sampaikan Nota Keuangan RAPBD Tahun 2018

FOTO Sekda Kukar H Marli saat menyerahkan RAPBD Kukar tahun 2018 kepada Ketua DPRD Kukar H Salehuddin pada rapat paripurna ke 17.

TENGGARONG -Seketaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H Marli sampaikan nota keuangan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kukar tahun anggaran 2018 pada Rapat Paripurna ke 17 diruang rapat DPRD Kukar, Rabu (20/12/2017). Turut hadir pada kegiatan tersebut perwakilan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar serta Anggota DPRD Kukar dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar. 

Plt Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Kukar H Marli mengatakan pembangunan saat ini semakin rumit dengan adanya isu defisit dan melemahnya kapasitas fiskal daerah yang diakibatkan menurunnya dana bagi hasil secara drastis, namun hal tersebut dikatakannya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kukar dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pengembangan sektor-sektor unggulan serta pengelolaan sumberdaya lokal secara lebih optimal, guna mengurangi ketergantungan terhadap dana bagi hasil demi kemandirian ekonomi daerah. 

Lebih lanjut, Edi Damansyah mengatakan bahwa Raperda tentang APBD Kukar tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 4,37 triliyun, berasal dari pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp 3,68 triliyun yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.329,91 milyar atau sekitar 8,95 persen. serta dana perimbangan sebesar Rp. 2,94 triliyun atau sekitar 79,97 persen dan dana pendapatan lainnya yang sah sebesar Rp.408,10 milyar atau sekitar 11,08 persen. 

Edi Damansyah melalui penyampaian nota keuangan tersebut berharap Raperda APBD 2018 dapat ditindak lanjuti dan dibahas serta disetujui untuk menjadi peraturan daerah tentang APBD tahun 2018, sehingga kedepannya dokumen tersebut bisa disampaikan ke Gubernur Kaltim untuk dievaluasi.(HendroAldino-Medsi08). 

Terkait

BERITA Lainnya