img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

Dinas Koperasi dan UKM Kukar diminta Berbenah

date_range 22 Desember 2017 | Oleh : Medsi01
Dinas Koperasi dan UKM Kukar diminta Berbenah

FOTO Sekda Kukar H Marli menyerahkan penghargaan kepatuhan standar pelayanan dari Ombudsmen kepada OPD dilingkungan pemkab Kukar.

TENGGARONG –Ombudsmen RI memberikan penilaian dan memberikan piagam penghargaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), hal tersebut berdasarkan hasil penilaian kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan Kompetensi Penyelenggaraan sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Nomor: 2073/ORI-SRT/XI/2017 Tanggal 20 November 2017. Piagam penghargaan dari Ombudsmen RI diserahkan oleh Sekda Kukar H Marli kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar, di Halaman Kantor Bupati, Tenggarong, Selasa (19/12/2017).

Perangkat daerah yang berhasil mendapatkan penghargaan yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah layanan dengan skor nilai 100.0 tingkat kepatuhan Tinggi kategori zona Hijau. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan jumlah layanan 32 nilai 97.2 tingkat kepatuhan tinggi zona hijau. Dinas Sosial jumlah layanan 2 nilai 95.0 kepatuhan tinggi zona hijau. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jumlah layanan 5 nilai 87.2 tingkat kepatuhan tinggi zona hijau. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja jumlah layanan 4 nilai 81,5 kepatuhan tinggi kategori zona hijau.

Kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan jumlah layanan 4 nilai 80.0 kepatuhan sedang kategori zona kuning. Dinas Perhubungan jumlah layanan 1 nilai 78.5 tingkat kepatuhan sedang zona kuning, dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan jumlah layanan 2 nilai 12.5 tingkat kepatuhan rendah kategori zona merah. Sekda Kukar H Marli memberikan apresiasi kepada Ombudsmen RI yang telah melakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik dan kompetensi penyelenggara kepada OPD di Kukar.

“Saya melihat penghargaannya cukup adil mulai dari zona hijau, Kuning dan Merah. Hanya saja saya ingin tekankan disini yang mendapat rapor merah menjadi beban kita dan tugas bersama untuk melengkapi persyaratan yang telah dituangkan oleh Ombudsmen,” kata Marli. Menurut Marli, apa yang dikeluarkan Ombudsmen RI cukup jelas tinggal melengkapi persyarakatn yang diminta. “Saya rasa cukup jelas ko, apa yang diberikan Ombudsmen kepada para OPD. Kalau kepala OPD-nya bisa merangkul bawahannya disegala lini, dan disiplin melengkapi semua persayartan, saya rasa tidak ada susah dan beratnya untuk melengkapi persyaratan dimaksud,” ujarnya.

Bahkan Marli juga mengaku sudah melihat kreteria persyaratan yang disarankan Ombudsmen RI dan itu cukup ringan karna kita kerjakan setiap hari. “Ini yang penting bahwa semua pekerjaan itu harus tuntas dan tertata dan disimpan dengan baik dan rapi. Saya rasa tidak sulit untuk mencapai zona hijau,” katanya. Marli juga berpesan kepada semua Kepala OPD yang mendapat zona hijau dipertahankan, zona kuning ditingkatkan, dan merah apalagi. “Kepada Kepala OPD Dinas Koperasi dan UKM, saya rasa ini menjadi catatan untuk dipertimbangkan. Karna kunci dari pada zona merah itu tergantung pimpinannya untuk melakukan perubahan dan inovasi,” Jelas Marli. Selain penghargaan dari ORI, Sekda juga menyerahkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi (MenPAN-RB) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK). (Medsi01)

Terkait

BERITA Lainnya