img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

Heldi Buka Sosialisasi Pembinaan Jasa Kontruksi

date_range 06 Desember 2017 | Oleh : Medsi03
Heldi Buka Sosialisasi Pembinaan Jasa Kontruksi

FOTO Staf ahli bidang perekonomian dan pembangunan Heldiansyah saat memberikan sambutan didampingi oleh Kabag Pembangunan H. Hamly saat membuka secara resmi Pembinaan Jasa Kontruksi Kabupaten Kutai Kartanegara.

TENGGARONG -Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengelar Sosialisasi Pembinaan Jasa Kontruksi Kabupaten  Kutai Kartanegara yang dibuka Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan  Heldiansyah di Gedung serbaguna Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Selasa(5/12/2017).

Menurut Kabag Pembangunan H Hamly  sosialisasi tersebut  menghadirkan narasumber Andi Muhammad Arpan  dari Badan Diklat Kalimantan Timur dan Awang Sakti dari DPU Provinsi Kalimantan Timur. Dalam sambutan Plt Bupati Kukar yang dibacakan  Heldiansyah   mengatakan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) telah memberikan prioritas yang tinggi terhadap berbagai reformasi penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh baik menyangkut manajemen sektor publik, pembinaan kelembagaan maupun pemberantasan korupsi.

Ia juga mengatakan bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktifitas sosial dan ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Oleh karena itu dengan semangat reformasi dan demokrasi dalam upaya mewujudkan good governance Pemerintah bersama DPR  kemudian mengeluarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang merupakan Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. Berdasarkan ketentuan itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Plt Bupati Kukar juga menjelaskan melalui sambutan tertulisnya bahwa berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2017 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas dan juga mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. serta mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi, menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Selain itu berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 2 Tahun 2017 Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pada Sub Urusan Jasa Konstruksi meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota, penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Dijelaskannya dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat jasa konstruksi. (yuliati-Medsi03)

Terkait