img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

Camat, Lurah dan Desa Sepakat Terapkan Sistem PADU-DESK

date_range 05 Desember 2017 | Oleh : Medsi02
Camat, Lurah dan Desa Sepakat Terapkan Sistem PADU-DESK

FOTO Plt Bupati Kukar Edi Damansyah menyaksikan penandatangan MoU sekaligus menyerahkan dokumen kesepakatan kepada masing-masing Camat, Lurah dan Desa yang ada di Kukar.

TENGGARONG –Para camat, lurah dan desa sepakat menjalankan sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Desa dan Kelurahan (PADU-DESK) yang ditandai dengan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) disaksikan Plt Bupati Kukar Edi Damansyah di halaman Kantor Kelurahan Pendingin Sangasanga, Rabu (29/11/2017).

Dalam kegiatan itu juga dilakukan MoU antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan kecamatan se Kukar tentang Proses Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (SPPT-PBB-B2), sistem integrasi Bapenda dan kecamatan dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Daerah (SIBACAN LOPAD).

“Saya menyampaikan apresiasi atas kerja keras Bapenda dan Kepala Bagian Pemerintahan serta para camat yang sudah sepakat menjalankan sistem PADU-DESK, SKPT, SPPT-PBB-B2, dan SIBACAN LOPAD,” kata Plt Bupati Kukar Edi Damansyah usai menandatangani MoU antara Bapenda dan para camat se-Kukar.

Menurut Edi Damansyah, kesepakatan merupakan sebuah inovasi yang menjadi cerminan bahwasanya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya membenahi diri dalam memberikan layanan kepada masyarakat. “Selain inovasi ini, Organisasi Perangkat Daerah juga telah membuat inovasi dengan difasilitasi oleh Tim Reformasi Birokrasi yang inovasi tersebut diharapkan berujung pada peningkatan pelayanan publik,” ujarnya. Melalui Tim Reformasi Birokrasi semua OPD terus didorong untuk melakukan perubahan baik pada service quality maupun pada manufacturing qualitynya.

“Jadi, sebuah layanan kepada publik bukan hanya sebuah service quality atau kualitas pelayanan saja yang menjadi focus perbaikan, akan tetapi pada manufacturing quality atau dapurnya layanan harus juga dilakukan perbaikan dan pembenahan secara simultan dengan kualitas layanan,” katanya.

Edi Damansyah juga berharap sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor.25/2009 Tentang Pelayanan Publik, yaitu harus jelas prosesnya, biayanya, tidak ada lagi pungli yang dilakukan oleh para oknum yang menyelenggarakan pelayanan. “Saya berharap tindak lanjut MoU ini benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya.  Harus sepakat tidak ada lagi pungli, dan harus ikhlas dalam bekerja dan melayani masyarakat,” tegas Edi Damansyah. (Rudi Irwansyah/Medsi02)