img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

Petugas PBDKI Kukar Disuluh Pengisian Form Data Keluarga Baru

date_range 15 November 2017 | Oleh : Humas Kukar
Petugas PBDKI Kukar Disuluh Pengisian Form Data Keluarga Baru

FOTO Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana H Basri Hasan saat memberikan arahan kepada petugas PBDKI Kukar.

TENGGARONG –Petugas Pendataan Baru Data Keluarga Indonesia (PBDKI) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dari 7 (Tujuh) kecamatan diberikan pemahaman tata cara pengisian formulir pendataan keluarga dalam Sosialisasi Bagi Petugas PBDKI oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), di Aula Pertemuan Kantor DP2KB, Tenggarong, Senin (13/11/2017). Kepala Dinas P2KB Kukar H Basri Hasan mengatakan, pada tahun 2017 DP2KB Kukar telah mengalokasikan anggaran untuk dilakukan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia yakni pendataan baru data keluarga yang belum terdata baik di pendataan keluarga tahun 2015 maupun pemutakhiran data keluarga di tahun 2016.
 
“Pendataan ini merupakan yang ke-tiga kalinya di tahun 2017. Tahun anggaran perubahan sudah kita anggarkan dengan alokasi sebanyak 14.200 Kepala Keluarga (KK) yang akan dilakukan pendataan mulai tanggal 15 s/d 30 November 2017 dengan sasaran keluarga yang belum terdata, terutama di PK 2015 serta wilayah kampung KB,” katanya. Menurut Basri, pendataan keluarga pada tahun 2015 telah menghasilkan basis data keluarga Indonesia, yang merupakan sumber data awal terbangunnya Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Sistem tersebut menyediakan data mikro keluaga by name by address yang dapat dimanfaatkan untuk menetapkan sasaran dan optimalisasi operasional program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga).
 
“Data dan informasi keluarga ini perlu dikelola secara terpadu, terkoordinasi, professional, dan berkesinambungan dalam SIGA yang dilandasi komitmen yang tinggi untuk menentukan indikator yang sederhana, dinamis, mudah diukur, serta merangsang partisipasi  kemandirian masyarakat, sehingga pendataannya akurat dan valid,” ujarnya. Basri Hasan berharap, data keluarga yang dihimpun oleh petugas dilapangan merupakan data-data yang valid dan berkualitas tinggi.
 
“Saya berharap kepada semua petugas pendataan keluarga ini benar-benar melakukan tugasnya dengan baik sehingga nantinya data-data yang didapat valid dan berkualitas menjadi basis data perencanaan dan eksekusi pelaksanaan program KKBPK,” tambahnya. Diketahui, terbitnya Undang-Undang (UU) No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mekanisme pendataan keluarga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi yang berkaitan dengan parameter kependudukan dalam berbagai program pembangunan berwawasan kependudukan dan keluarga di semua tingkatan wilayah.
 
Dalam penguatannya sebagai regulasi atau payung hukum penyedia data dan informasi diterbitkannya UU No.23 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah No.87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga (SIGA). (Margini S Prasetya/Medsi01)

Terkait