img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

Pemerintah Kukar Konsultasi DBH Kukar di Kementerian ESDM RI

date_range 19 September 2017 | Oleh : Medsi04
Pemerintah Kukar  Konsultasi DBH Kukar di  Kementerian ESDM RI

FOTO Rombongan Bupati Kukar Saat Bertemu Dirjen Migas Ego Syahrial Konsultasi dan Koordinasi Optimalisasi DBH ke Kementerian ESDM RI.

JAKARTA -Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari bersama Forum Koordinasi Pimpinan daerah (Forkopimda), Wakil Bupati Kukar Edi Damansyah, Setkab Kukar H Marli serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kukar, Senin ( 18/9 ) melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDMRepublik Indonesia dalam rangka  sinkronisasi dan koordinasi data dalam rangka optimalisasi penerimaan dana perimbangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2017/2018 untuk pencapaian kualitas pembangunan di Kukar.
 
 
Rombongan Bupati Kukar diterima Dirjen Migas Ego Syahrial di Ruang Rapat Wijarso Kementrian ESDM RI. Dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang menjadi prioritas pemerintah Kukar untuk disampaikan kepada Kementerian ESDM diantaranya masalah pembagian  dana bagi hasil (DBH),  yang menurut Pemerintah Kukar dari Tahun 2014 sampai saat ini perhitungannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan cenderung menurun.
 
Akibat penurunan pembagian dana bagi hasil tersebut, Pemkab Kukar merasa kesulitan untuk melakukan pembayaran kegiatan, ditambah lagi dengan adanya keterlambatan dana transfer dari pemerintah pusat . “Kami datang ke Kementerian ESDM untuk minta kejelasan dari pihak Dirjend Migas Kementrian ESDM tentang cara pembagian DBH tersebut, apalagi Kabupaten Kukar merupakan daerah penghasil migas,” ujar Rita
 
Lebih lanjut dikatakannya guna melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka optimalisasi dana bagi hasil, pihaknya tidak saja akan mendatangi Kementerian ESDM RI, namun juga akan mendatangi Kemendagri  dan Kementerian KeuanganRita juga menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kukar sejak Tahun 2014 s/d sekarang juga mengalami penurunan. Penurunan PDRB pada sektor migas memicu terjadinya penurunan perekonomian di Kukar, karena pada sektor migas tersebut belum bisa diganti oleh sektor lainnya.
 
 
Dari hasil analisis Pemkab Kukar terhadap perbandingan data PRDB dengan migas terdapat selisih perkiraan yang cukup signifikan selama 3 tahun terakhir ( 2015–2017 ), yaitu rata–rata presentasi DBH migas terhadap PRDB migas Kukar Tahun 2010–2014 sebesar 4,2 %, sedangkan  pada Tahun 2015 turun menjadi 3,2% bahkan pada Tahun 2016–2017 hanya 1,5 %, “ujar Rita.
 
Dari pertemuan tersebut, Rita Widyasari berharap adanya klasifikasi terhadap analisa data PDRB dengan data lifting migas dan DBH migas, adanya kebijakan baru, penyesuaian perhitungan PDRB dengan DBH migas. Dan sebelum finalisasi data lifting, perlu adanya rekonsiliasi data produksi dan lifting tingkat nasional, serta informasi berkaitan dengan data cost recovery.
 
Sementara itu, Dirjen Migas Kementerian ESDM RI Ego Syahrial menyambut baik kunjungan Pemkab Kukar dan pihaknya akan segera menindak lanjuti hasil pertemuan ini, sekaligus dalam waktu dekat akan membentuk tim khusus tentang cara simulasi perhitungan DBH.  (Betty-Medsi04).

Terkait