img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

Marli Buka Lokakarya Penanganan Kawasan Kumuh di Kukar

date_range 16 Juni 2017 | Oleh : Medsi 04
Marli Buka Lokakarya Penanganan Kawasan Kumuh di Kukar

FOTO Sekkab Kukar Marli saat menyampaikan sambutan.

TENGGARONG –Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Marli membuka lokakarya penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Kukar di Aula Bappeda Kukar. Kamis (15/6 ). Ketua Panitia Pelaksana Hendra Ciptadi mengatakan tersebut diikuti 75 peserta yang terdiri dari Kepala Satker PKP Provinsi Kaltim, Konsultan Manajemen Wilayah 06 Kaltim, DPRD, Kepala OPD, Pokja PKP Kabupaten Kukar, camat, dan kades.
 
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh peserta tentang isu–isu strategis penanganan kumuh, merumuskan kembali isu–isu prioritas dalam percepatan penanganan kumuh serta membangun pemahaman dan komitmen peserta dalam pencapaian universal accves 100-0-100 di Kukar,” kata Hendra Ciptra. Adapun  materi yang diberikan meliputi program penanganan kawasan kumuh oleh Kasatker PKP Provinsi Kaltim Basuki Suwarno, program kukuh Kukar oleh Pokja PKP Kukar Rosita Sinuraya serta program Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) OLEH Konsultan KOTAKU Isgiarto ( team kader OSP 6 ) Provinsi Kaltim.
 
Sementara itu, Sekda Kukar H Marli mengatakan berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan kualitas lingkungan permukiman, terutama untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dan pencegahan permukiman kumuh yang baru. Tahun 2017 ini merupakan tahun ke-2 (dua) bagi  Kabupaten Kukar dalam mengikuti Program Penanganan Kawasan Kumuh. Sementara di tahun 2016 Kabupaten Kukar telah  memasuki tahap Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) dan Dokumen Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
 
Program Penanganan Kumuh merupakan upaya strategis dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016-2020 . Program ini sejalan dengan yang di amanahkan dalam RPJMD tahun 2016 – 2021, dengan tujuan Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah yaitu meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan Perdesaan ; dengan indicator : cakupan lingkungan permukiman kumuh , Persentase cakupan layanan air minum rumah tangga.
 
Lebih lanjut dikatakannya Pemkab Kukar menyadari bahwa untuk mencapai target nasional yaitu 0% kumuh pada tahun 2019 mendatang tidak mungkin dicapai dengan kebijakan dan tindakan yang biasa-biasa saja, namun memerlukan lompatan besar yang harus dilakukan  dan  membutuhkan energi serta upaya  yang sangat serius dari keterlibatan  seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah dan non pemerintah (Donor, Hibah, Dunia Swasta/ CSR, maupun Partisipasi masyarakat). “Untuk mencapai sasaran dan target tersebut, diperlukan peningkatan kepedulian dan komitmen pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, “ Ujar Marli
 
Pada kesempatan itu, Marli mengajak untuk menggalang kekuatan dan semangat secara terpadu menjadikan isu meningkatkan kualitas dan akses permukiman hendaknya menjadi prioritas perhatian lebih baik, yaitu meningkatnya belanja penanganan kumuh, pada APBD dan akan menjadi cermin komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan percepatan penanganan kawasan kumuh di Kukar.
 
“Saya berharap Kukar tidak hanya memperoleh sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah saja, namun juga adanya komitment dari sumber sumber pendanaan non pemerintah (Swasta dan Lembaga-lembaga Donor) yang bergerak di berbagai sektor untuk ikut serta dalam percepatan penanganan kumuh di Kabupaten Kukar, “ kata Marli. ( Betty-Medsi 04 ).

Terkait