img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

Kukar Terbaik II Upaya Pencengahan dan Penghapusan Pekerja Anak

date_range 13 Juni 2017 | Oleh : Medsi05
Kukar Terbaik II Upaya Pencengahan dan Penghapusan Pekerja Anak

FOTO Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker RI, Maruli A Hasoloan(kanan) bersama Bupati Kukar Rita Widyasari(2 kanan), Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Merdeka Siraid(3 kiri) serta bupati lainnya. Mereka melepaskan burung Merpati sebagai tanda Stop Pekerja Anak Indonesia.

JAKARTA -Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meraih penghargaan sebagai peringkat ke-2 Pelaksana Terbaik Upaya Pencegahan dan Penghapusan Pekerja Anak tingkat kabupaten/kota tahun 2017 dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Penghargaan tersebut diterima Bupati Kukar Rita Widyasari dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI Maruli A Hasoloan, pada acara Kampanye Bulan Menentang Pekerja Anak Nasional tahun 2017 di halaman Kantor Kemenaker RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, Senin (12/6).

Selain Kabupaten Kukar yang menerima penghargaan juga ada empat Kabupaten yang menerima penghargaan yaitu Kabupaten Gianyar, Banyuwangi, Temanggung, dan Bantaeng. 
Ditjen Binwasnaker dan K3 Maruli A Hasoloan mengatakan pemberian penghargaan ini sebagai upaya nyata bentuk keberpihakan, kepedulian dan dukungan pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak terkait, terhadap berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas generasi penerus Bangsa Indonesia, melalui pendekatan pencegahan dan penghapusan pekerja anak.

"Masalah pekerja anak bukanlah masalah yang sederhana, akan tetapi masalah yang kompleks dan lintas sektoral sehingga menjadi tanggungjawab semua pihak, untuk menangani dan menyelesaikan masalah pekerja anak,” kata Maruli. 
Ia meminta  seluruh pemangku kepentingan perlu mengambil peran dan terlibat secara aktif untuk mengeluarkan anak dari dunia kerja dan memberikan perlindungan anak dan hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya.

"Beri kesempatan kepada mereka untuk kembali ke dunia anak-anak dan menikmati kebutuhan khas mereka, yaitu bermain, bersekolah dan istirahat secara cukup. Setelah itu kita beri kesempatan mereka untuk belajar agar masa depannya lebih baik. Saya mengharapkan Kampanye ini dapat terus dikembangkan dan diperluas jangkauannya untuk seluruh wilayah Indonesia," kata Maruli.

Sementara Rita, mengatakan dari 539 kabupaten/kota se Indonesia hanya 5 kabupaten yang dipilih oleh Kemenaker dalam penilaian Pelaksana Terbaik Upaya Pencegahan dan Penghapusan Pekerja Anak yaitu Kabupaten Gianyar sebagai peringkat 1, Kukar (2), Banyuwangi (3), Temanggung (4), dan Bantaeng (5). 
Dengan keberhasilan Kukar tersebut, menurut Rita program Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA) di Kukar yang telah dicanangkan oleh Bupati sebelumnya H Syaukani HR, mampu direalisasikan dan diaplikasikan pada periode ke pemimpinannya.

"Program ZBPA ini menjadi momentum untuk mewujudkan kebangkitan generasi penerus bangsa Indonesia yang lebih berkualitas dan kuat, baik fisik, mental dan intelektualnya. Yakni generasi yang mampu menjawab semua tantangan jaman semakin kompleks dan semakin mengglobal, dimana batas-batas negara dan pergerakan manusia semakin terbuka dan bebas, sehingga akan terjadi persaingan dan kompetensi yang sangat tinggi dalam memperebutkan semua peluang yang ada.

lebih lanjut diungkapkannya dengan membekali sumber daya manusia Indonesia, khususnya anak-anak, termasuk para pekerja anak, dengan pendidikan dan keterampilan yang baik, maka para generasi muda tersebut  dapat mengambil peran dan bersaing. 
“Generasi muda Kukar  harus dibekali pendidikan dan ketrampilan yang baik, agar dapat bersaing dengan pekerja asing yang masuk ke Indonesia,”ujar Rita.

Ditambahkan Rita, komitmen pemerintah Indonesia untuk menangani pekerja anak dinyatakan dengan meratifikasi konvensi ILO No.138 Tahun 1973 mengenai batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan UU No.20 tahun 1999, konvensi ILO No.182 Tahun 1999 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan UU No.1 Tahun 2000, dan telah diadopsi ke dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Upaya lainnya yang dilakukan adalah mendorong gerakan aksi nasional penghapusan pekerja anak, mengarusutamakan isu pekerja anak di seluruh sektor prioritas pembangunan, membuka akses pelatihan kerja bagi pekerja anak yang akan memasuki usia kerja. "Kita terus memperluas jangkauan sasaran program aksi langsung, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat, pemberdayaan orang tua pekerja anak melalui pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan dan membuka akses yang lebih luas kepada semua anak Indonesia yang masih dalam usia sekolah ke dunia pendidikan," kata Rita. (Abdul Rahman-Medsi05)

Terkait