img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

Bupati Kukar Keluarkan Surat Edaran, Guna Pencegahan Praktek Seks Komersial

date_range 13 Juni 2017 | Oleh : Medsi02
Bupati Kukar Keluarkan Surat Edaran, Guna Pencegahan Praktek Seks Komersial

FOTO Bupati Kukar Rita Widyasari.

TENGGARONG -Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Praktek Seks Komersial.
 
Bersamaan dengan itu Bupati Kukar  Rita Widyasari mengeluarkan surat edaran Nomor 4/SE-BUP/HK/2017 Tentang Pencegahan, Penyebaran Dan Penanggulangan Praktek Seks Komersial, maka disampaikan agar setiap orang/badan dilarang mendirikan usaha dan/atau tempat yang menyediakan layanan seks komersial serta mendatangkan (menerima, memperkejakan dan menampung) Pekerja Seks Komersial diseluruh wilayah Kabupaten Kukar sebagai suatu usaha dalam rangka pencegahan, dan Penyebaran Praktek Seks Komersial.
 
Selanjutnya  setiap orang/kelompok dilarang untuk berada di jalan umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum maupun terselubug untuk mmpengaruhi, membujuk, menawarkan, memikat orang lain dengan perkataani syarat, tanda-tanda atau perbuatan lain yang dimaksud mengajak melakukan zina atau perbuatan cabul.  Kemudian berhenti atau berjalan mondar-mandir baik dengan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dan atau berjalan kaki di depan tempat-tempat tertentu, didekat rumah penginapan, pesanggrahan, rumah makan atau warung dan pada tempat-tempat umum yang dalam keadaan remang-remang atau gelap yang karena tingkah lakunya tersebut dapat mencurigakan atau menimbulkan suatu anggapan sebagai pelacur.
 
Ia juga melarang  kepada mucikari atau perantara dengan mengkoordonir satu atau beberapa orang untuk dipekerjakan sebagai pelacur, waria dan atau menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan zinah atau perbuatan cabul,  dan bertindak sebagai beking yang melindungi pelacur, waria dan atau memberikan sarana dan prasarana untuk melakukan perbuatan zinah atau perbuatan cabul.
 
Dalam surat edaran tersebut diberitahukan juga agar pelaku usaha atau majikan yang mempekejakan lebih dari 2 (dua) orang perempuan sebagai karyawan wajib mendaftarkan jumlah pekerja di tempat usaha yang berada pada wilayah Kabupaten Kukar, termasuk usaha hiburan malam, cafe atau sejenisnya kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kukar.
 
Dalam rangka penanggulangan Praktek Seks Komersial di wilayah Kabupaten Kukar akan dilakukan terhadap kegiatan/usaha yang berbau praktek seks komersial yang telah dan masih berlangsung akan ditertibkan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait bekerja sama dengan lembaga terkait/instansi vertikal, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pekerja wania melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam memastikan jenis pekerjaan, asal usul dan pemeriksaan bebas HIV/AIDS. Pemeriksaan sebagamana dimaksud dapat dilakukan tanpa adanya pemberitahuan dan setiap kebijakan, program, pelayanan dan kegiatan penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) harus tetap menghormati harkat dan mertabat dari para pelaku prostitusi sepanjang memiliki keinginan untuk mengganti profesi pelacur dengan profesi lainnya dengan tetap mengedapankan asas pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang meliputi kemanusiaan (HAM), keadilan, kesetaraan gender, kebersamaan, terpadu, berkeseimbangan, rahasia,  dan sukarela.
 
Lebih lanjut diberitahukan kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan Praktek Seks Komersial akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaai efek jera dan tidak mengulangi lagi. Sebagai pelaksana kegiatan pencegahan, penyebaran dan penanggulangan Praktek Seks Komersial adalah Organisasi Perangkat Daerah terkait pencegahan, penyebaran dan penanggulangan Praktek Seks Komersial yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, camat beserta jajarannya, kepala desa, ketua RT, tokoh masyarakat, dan tokoh agama agar mengambi langkah-langkah sesuai kewenangan masing-masing dan dilaksanakan secara terkoordinasi  dengan instansi vertical sehingga tercapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya orang, badan, tokoh masyarakat, tokoh agama diharapkan dapat bekerjasama dalam hal pencegahan, penyebaran dan penanggulan Praktek Seks Komersial dengan melaporkan kepada RT, kelurahan, kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. (Rudi Irwansyah-Medsi02)

Terkait