img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

Kesbangpolmas Kukar Gelar Sosialisasi Bantuan Keuangan Parpol

date_range 19 Mei 2017 | Oleh : Medsi 04
Kesbangpolmas Kukar Gelar Sosialisasi Bantuan Keuangan Parpol

FOTO Peserta Sosiasilasi.

TENGGARONG  –Guna memberikan dan meningkatkan pemahaman pengurus partai politik dalam pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik, sekaligus terealisasinya  bantuan keuangan kepada partai politik tersebut, maka Badan Kesatuan  Bangsa, Politik dan Masyarakat (Kesbangpolmas) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Sosialisasi Bantuan Keuangan Parpol  di Aula Rapat Lantai II Kantor Bappeda, Rabu ( 17/5 ).
 
Kepala Badan Kesbangpolmas Kukar Fatekur Rochman mengatakan  kegiatan tersebut diikuti 40  peserta parpol di Kukar,  dengan menghadirkan narasumber dari Badan Kesbangpolmas Provinsi Kaltim  dan Badan Kesbangpolmas  Kukar, dan berlangsung selama 1 ( satu ) hari.
 
“Melalui sosialisasi ini diharapkan akan terwujudnya transparansi  dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik di Kukar,” kata Fatekur Rochman
 
Sementara itu, Bupati Kukar dalam sambutannya yang dibacakan  Staf Ahli Bupati  Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Otoy Usman mengatakan  partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan, kehendak dan cita–cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila, dan Undang–Undang Dasar 1945.
 
Bupati Kukar  juga  mengatakan dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita – cita nasional Bangsa Indonesia menjaga dan memelihara keuangan NKRI , mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI dan mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.
 
Dengan disahkannya UU nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas UU nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, dimana undang –undang ini mengakomodasikan beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi Indonesia, melalui sejumlah pembaharuan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik yang menyangkut demokrasi internal partai politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan partai politik dalam sistem nasional dan bernegara.
 
Berdasarkan UU tersebut partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN / APBD sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang diberikan secara propesional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Untuk itu, ia juga berharap kepada partai politik berkewajiban menyampaikan  laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran dari APBD  kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Parpol yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai administratif. ( Medsi 04 ).

Terkait

BERITA Lainnya