img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

Satgas Saber Pungli Kukar Gelar Sosialisasi

date_range 17 April 2017 | Oleh : Medsi02
Satgas Saber Pungli Kukar Gelar Sosialisasi

FOTO SABERPUNGLI :Staf Ahli II Bupati Kukar Bidang Perekonomian dan Pembangunan Heldianyah Saat membacakan sambutan Bupati Kukar.

TENGGARONG –Untuk memberikan pemahaman sekaligus mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kutai Kartanegara (Kukar) tentang akibat praktik pungutan liar yang telah menimbulkan keresahan di masyarakat, ketidakadilan, dan kecurangan dalam pelayanan publik. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Kukar menggelar Sosialisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kukar di Pendopo Wakil Bupati, Rabu (12/4).
 
Wakil Ketua Satgas Pungli Kukar HM Irfan Prananta mengatakan sesuai Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli, maka Menteri Dalam Negeri pada Tanggal 24 Oktober 2016 lalu mengeluarkan intruksi No 180/3935/SJ Tahun 2016 yang ditujukan kepada kepala daerah untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki resiko pungutan liar, serta melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat antara lain dengan memasang spanduk bebas pungli pada seluruh unit kerja yang melakukan pelayanan.
 
“Sosialisasi hari ini, merupakan tindak lanjut dari intruksi Mendagri untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki resiko pungutan liar,” kata Irfan. Sementara itu, Bupati Kukar dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli II Bupati Kukar Bidang  Perekonomian dan Pembangunan Heldianyah berharap agar Satgas Saber Pungli Kukar dapat menjalankan tugas dengan baik dan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan yang sedang berjalan saat ini.
 
Menurut Rita pungutan liar/pungli merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan, menurutnya  menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab masyarakat menjadi cenderung semakin toleran dan akhirnya menjadi terbiasa dengan  praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
 
Kondisi demikian jika dibiarkan berlarut-larut, menurut Rita  akan dapat melemahkan daya saing daerah dilevel kecil dan daya saing nasional dilevel besarnya. Berdasarkan World Economic Forum pada tahun 2016 lalu, Indeks Daya Saing Indonesia di dunia internasional berada pada peringkat 41. Penyebab utamanya adalah tidak lain adanya korupsi dan in-efisiensi birokrasi termasuk didalamnya adalah masih maraknya praktek pungutan liar oleh aparatur birokrasi penyelenggara negara.
 
Bagi Kukar sendiri, pemberantasan pungli telah mulai digaungkan yakni sejak dikukuhkannnya Tim Satgas Saber Pungli Kutai Kartanegara pada tanggal 16 Desember 2016 lalu. Dengan telah terbentuknya Tim Satgas Saber Pungli Kutai Kartanegara, Bupati Kukar  sangat berharap tim mampu memberantas dan menindak pelaku pungutan liar sampai keakar-akarnya, sehingga tidak ada lagi aparatur yang berani melakukan pungutan liar. (Rudi Irwansyah-Medsi02)

Terkait