img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

Pemkab Kukar Serahkan Laporan Keuangan 2016 Kepada BPK RI Kaltim

date_range 05 April 2017 | Oleh : medsi01
 Pemkab Kukar Serahkan Laporan Keuangan 2016 Kepada BPK RI Kaltim

FOTO Serahkan :Sekda Kukar H Marli bersama Kepala Sekretariat BPK RI Perwakilan Kaltim Muhammad Taufiq saat menandatangani berita acara serah terima laporan keuangan.

TENGGARONG -Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Sekda Kukar H Marli menyampaikan Laporan Keuangan Pemkab Kukar tahun Anggaran 2016 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim Samarinda, Jumat (31/2/2017). Penyerahan tersebut ditandai penandatanganan serah terima berita acara yang dilakukan oleh Sekda Kukar H Marli dengan Kepala Sekretariat BPK RI Perwakilan Kaltim Muhammad Taufiq.
 
Sekda Kukar H Marli mengatakan penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab atas pelaksanaan APBD ke BPK RI paling lambat  tiga bulan setelah anggaran berahir, katanya. “Penyerahan laporan kali ini tidak seperti tahun sebelumnya dan sangat sederhana yang diterima oleh Sekretaris BPK RI Perwakilan Kaltim,” katanya.
 
Dalam pertemuan itu lanjut Marli, ada beberapa hal penting yang disampaikan Sekretaris BPK diantaranya, menginformasikan tim auditor BPK akan melakukan audit keuangan Pemkab Kukar pada tanggal 5 April 2017 selama 40 hari kerja. "Sebelum melakukan audit, tim BPK terlebih dahulu akan melakukan pertemuan dengan Inspektorat dan BPKAD. Tentunya akan menyampaikan hal-hal yang penting sebelum melakukan entri data," ujarnya.
 
Dijelaskan Marli, laporan keuangan akan dipelajari secara mendalam, "Ya mungkin saja laporan keuangan versi kita benar, tapi versinya BPK bisa saja ada titik-titik tertentu masih perlu perbaikan, sehingga saat melakukan entri data sudah tidak ada lagi yang sifatnya miskmunikasi antara pemkab dengan BPK," katanya. Ditambahakan Marli, kehadiran auditor BPK ini akan berdampak positif bagi perbaikan keuangan daerah terutama di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Artinya, setelah diaudit kita akan mengetahui, dimana celah yang dianggap masih perlu diperbaiki, baik itu temuan ringan maupun berat bisa kita antisipasi sebelum menjadi laporan hasil pemeriksaan. Intinya auditor memperbaiki keuangan daerah, kalau ada yang kurang baik, diperbaiki dan bukan mencari-cari kesalahan," jelas Marli. (medsi01)

Terkait

BERITA Lainnya