img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

Rita Serahkan SPH Amnesty Pajak

date_range 29 Desember 2016 | Oleh : hmp01
Rita Serahkan SPH Amnesty Pajak

FOTO Bupati Kukar Rita Widyasari saat menyerahkan SPH amnesty pajak kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara, Salmon Wijaya.

TENGGARONG –Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) Amnesty Pajak terhadap aset - aset yang dimilikinya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tenggarong. Penyampaian SPH Amnesty Pajak tersebut dilakukan Rita saat mengikuti sosialisasi dan dialog Perpajakan bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara,  Salmon Wijaya dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tenggarong Widodo  di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Kamis (29/12) Kemarin.

Sosialisasi dan dialog perpajakan dihadiri Wakil Bupati Edi Damansyah, Sekda Kukar H. Marli, Asisten I Chairil Anwar, Asisten II Bahteramsyah, Asisten IV Bahrul, Plt. asissten III Suriansyah dan para pejabat eselon II dan III di Lingkungan Pemkab Kukar. Rita mengajak para pejabat dilingkup Pemkab Kukar yang memiliki harta kekayaan  untuk segera mengikuti Amnesty Pajak atau pengampunan pajak, kepatuhan terhadap pembayaran pajak akan menjadi penilian tersendiri bagi pejabat yang akan menduduki suatu jabatan.  "Dalam kesempatan sosialisasi ini saya mengajak seluruh pejabat dilingkup Pemkab Kukar untuk mengikuti Amnesty Pajak, mumpung masih ada waktu 3 hari lagi sebelum 31 Desember," ujar Rita.

Rita menyatakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dikarenakan pemahaman terhadap kewajiban membayar pajak selama ini belum sepenuhnya dipahami oleh
masyarakat, Ia mengakui dirinya dalam mengikuti Amnesty pajak ini juga mengalami keterlambatan dikarenakan hal tersebut.  "Karena pemikiran saya dan PNS yang lainnya selama ini apabila telah membayar PBB, pajak kendaraan dan pajak - pajak lain sudah selesai, setelah saya mengikuti sosialisasi ternyata aset - aset yang kita miliki semua harus kita laporkan, kita ungkapkan dan harus kita bayar," terang Rita.

Rita berharap Amnesty pajak ini jangan menjadi beban, ini merupakan tanggung jawab terhadap negara, karena pengampunan  pajak yang dimaksudkan adalah penghapusan pajak yang terhutang, tidak dikenai sangsi administrasi dan sangsi pidana perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusannya sebagaimana diatur dalam undang – undang tentang Amnesty Pajak (Penghapusan Pajak). "Kita punya harta harus kita laporkan melalui LHKPN, dari LHKPN itu kita harus bayar pajaknya, mumpung tidak ada pidana, dan sangsi administrasinya," ungkap Rita.

Sementara itu, Kepala Kantor DJP Kalimantan Timur dan Utara,  Salmon Wijaya mengapresiasi Pemkab Kukar yang telah menyelenggarakan Sosialisasi dan dialog perpajakan ini dan yang lebih luar biasa lagi kepatuhan membayar pajak atau tax amnesty menjadi salah satu kriteria pejabat dalam menduduki jabatannya.  "Ini mungkin satu - satunya di Indonesia yang seperti ini, tolong teman - teman media dieskpos lah, bahwa bener Kutai Kartanegara ini mendukung seluruh kebijakan pemerintah, khususnya perpajakan," ujar Salmon.

Terkait besaran Amnesty pajak yang dibayarkan bupati Rita, Salmon mengatakan bahwa itu menjadi rahasia kantor pajak, hanya yang bersangkutan atau wajib pajak yang boleh mengungkapkan. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan serah terima hibah tanah dari Pemkab Kukar kepada KPP Pratama Tenggarong seluas kurang lebih 1,5 hektar yang terletak di sebelah perumahan DPRD yang akan digunakan sebagai Kantor KPP Pratama Tenggarong. (hmp 01/emge)

Terkait