img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

Desentralisasi Kecamatan Dalam Program Gerbang Raja

date_range 28 Juli 2016 | Oleh : hmp06
Desentralisasi Kecamatan Dalam Program Gerbang Raja

FOTO Wabup Kukar Edi Damansyah saat menyampaikan pemaparannya pada Musrenbang RPJMD Kukar 2016 2021

TENGGARONG – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2016 – 2021 yang diadakan oleh Bappeda Kabupaten Kukar, menghadirkan tiga pembicara diantaranya Wakil Bupati Kukar Edi Damansyah, Kementerian PPN/Bappenas RI Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Oktorialdi dan Kabid Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah Provinsi Kaltim Farida, di Bappeda, Senin (25/7),lalu.

Edi Damansyah dalam pemaparannya mengangkat desentralisasi kecamatan dalam program Gerbang Raja II. Dengan latar belakang kecamatan sebagai perangkat daerah (SKPD) yang berada di level kewilayahan, kecamatan memiliki basis area yang mempertemukan kepentingan sektoral SKPD dengan kondisi kewilayahan yang menjadi basis kerja kecamatan.  Konsepsi peran kecamatan bisa dilihat dari struktur pemerintahan yang telah disusun yang terdiri dari pemerintahan pusat, provinsi, pemerintahan kabupaten/kota dan pemerintahan desa, dengan desentralisasi kecamatan membawahi pemerintahan kecamatan yang mengatur pembagian kekuasaan, pelimpahan kewenangan dan peran kecamatan sebagai ujung tombak.

Ia menambahkan formulasi pelimpahan kewenangan terjadi dimana kecamatan sebagai SKPD dan koordinator wilayah berfungsi mendukung pencapaian standar pelayanan minimum (SPM) menuju peningkatan kesejaheraan. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bertanggungjawab secara fungsional kepada camat di wilayah kerjanya dan secara truktural bertanggungjawab kepada SKPD induk. ”Dalam kerangka itulah maka kecamatan mendapatkan sejumlah pelimpahan kewenangan seperti bidang bina marga, cipta karya, pendidikan, pencatatan sipil, perijinan, pembinaan dan kelurahan,” katanya.

Selanjutnya pelimpahan kewenangan kepada kecamatan/camat berupa perencanaan dan penganggaran, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan dan monitoring pelaksanaan kegiatan, pengawasan kegiatan yang dilakukan UPTD tingkat kecamatan, fasilitasi pengaduan masyarakat dan evaluasi kinerja bidang yang dilimpahkan.

Kemudian bentuk formulasi kebijakannya seperti kewenangan umum yang dimiliki oleh seluruh kecamatan sifatnya sama dan harus dimiliki disetiap kecamatan, sebagai contoh dibidang pemerintahan umum, urusan yang dilimpahkan atas nama bupati memfasilitasi pembentukan, pemekaran desa, perubahan nama status desa.

Berikutnya kewenangan khusus yang hanya diperuntukan untuk kecamatan yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan, misalnya basis pengembangan ekonomi, kecamatan sebagai simpul pengembangan demokrasi ruang dialog partisipasi dalam kebijakan kecamatan fungsi peredam konflik.

Lebih lanjut tambahnya pelimpahan kewenangan yang menjangkau fungsi strategis diperlukan kajian yang mendalam, khusus menyangkut regulasi, personel, sarana dan prasarana, contohnya seperti dibidang cipta karya urusan yang dilimpahkan berupa pembangunan dan rehabilitasi bangunan di bawah 500 juta dan rekomendasi IMB untuk bangunan industri.

Sebagai implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat memerlukan berbagai persiapan dan kesiapan yang terpadu dari semua pihak. Selanjutnya persiapan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang akan menyerahkan sebagian kewenangannya dan juga kesiapan kecamatan dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan.

Persiapan tersebut meliputi persiapan kelembagaan, persiapan sumber daya aparatur, alokasi dana dan fasilitas sarana prasarana pendukung, serta standarisasi dan hubungan tata kerja antar kecamatan dengan perangkat daerah.  

“Perencanaan hadir dikarenakan keinginan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas, untuk itu mari kita optimalkan potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien utuk pembangunan Kukar yang bertahap,” ujarnya......(hmp06) (Bersambung)

Terkait

BERITA Lainnya