img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

BPKAD Terus Lakukan Pembenahan Aset Daerah

date_range 09 September 2015 | Oleh : Humas Kukar
BPKAD Terus Lakukan Pembenahan Aset Daerah

FOTO Dialog Interaktif Humas Menyapa bersama Kabid Pengembangan Aset Atmaja dengan media Fatner, Rabu (9/9) di RPK Tenggarong

TENGGARONG – Mungkin belum banyak yang mengetahui seputar asset negara seperti penggunaan asset bergerak seperti kendaraan roda 4 (empat) yang digunakan oleh Pejabat Negara seperti Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) aktif bisa mengajukan penjualan asset tanpa harus melalui proses lelang.

Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang Pengembangan Aset Badan Pengelola Keuangan&Aset Daerah (BPKAD) Atmaja dalam dialog interaktif Humas Menyapa bersama Media Fatner seperti Tribun Kaltim, Kontributor Kaltim TV, Sindo, yang dipandu langsung Kasubag Data Informasi Humas dan Protokol Setkab Kukar Ahmad Rianto, Rabu (9/9) siang di RPK FM 100.6 Mhz, Tenggarong.

Menurut Atmaja, aturan baru yang membolehkan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.84/2014 Tentang Asset Negara. Dimana jelas Atmaja dalam PP itu disebutkan bahwa anggota DPRD yang aktif selama 5 tahun hingga masa jabatannya, boleh mengajukan penjualan asset kendaraan tanpa proses lelang.

“Anggota DPRD masuk kategori pejabat negara, dalam peraturan itu sendiri membolehkan anggota dewan aktif untuk mengajukan penjualan asset tanpa harus melalui proses lelang,”katanya.

Disinggung dalam dialog interaktif dari Tribun Kaltim Rahmat Taufik menanyakan jumlah asset yang diinterventarisir sampai tahun ini? Atmaja menjelaskan terkait inventarisir asset sampai saat ini terus dilakukan pencatatan.

Diakuinya, saat ini masih dalam proses interventarisasi asset, dan memang masih ada asset bergerak yang sampai saat ini dikuasai oleh pensiunan yang masih belum terdeteksi.

“Kita akui kelemahan kita di administrasi, namun seiring dengan hal tersebut terus dilakukan perbaikan salah satunya dengan pencatatan melalui sistem yakni SIMDA yang dilaunching pada tahun 2006 dan optimalnya pada 2010 proses pencatatan sudah dilakukan BPKAD dalam menginterventarisir semua asset daerah,”. Jabarnya.

Ditambahkan Ahmad Rianto, dihadapan para media fatner terkait interventarisir asset yang dilakukan BPKAD terus dilakukan. “Adanya sistem SIMDA semua asset pemerintah daerah tercatat dan tersimpan di sistem untuk mempermudah validasi yang dilakukan dalam pengecekan asset-aset daerah,” ujarnya.

Adapun asset yang diperblehkan bagi pejabat negara sesuai PP No84/2014 ada peluang untuk mengajukan penjualan, “Peraturan ini mengisaratkan kepada semua pejabat negara salah satunya anggota dewan mempunyai peluang yang sah untuk mengajukan penjualan asset tanpa harus melalui lelang dan secara atruan itu dibenarkan,”. Katanya. (humas-di01/fairuz)

BERITA Lainnya