img
FLASHNEWS:

Kesbangpol Gelar Sosialisasi Permendagri No 33 Tahun 2012

Kesbangpol Gelar Sosialisasi Permendagri No 33 Tahun 2012
Wabup Kukar HM Ghufron Yusuf saat member pengarahan (jpg. Photo rudibahim-hmp02).

TENGGARONG – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Kartanegara (Kukar), Selasa (26/2) menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Kegiatan sosialisasi tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Kukar HM Ghufron Yusuf, dan  diikuti sebanyak 100 orang yang berasal dari koordinasi forum diskusi politik dari unsure pengurus partai politik, aparatur pemerintah/kepala desa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama , dan tokoh masyarakat dan digelar selama sehari di Pendopo Wakil Bupati Kukar.

 
Menurut Kepala  Badan Kesbangpol Kukar  Fatekur Rochman Permendagri No 33 Tahun 2012 merupakan pengganti dari Permendagri No 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah serta Tata Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan. “Permendagri No 33 Tahun 2012 mengatur tata cara pendaftaran ormas, dimana sebuah ormas baru bisa didaftarkan jika ormas tersebut telah didukung oleh 50 persen perwakilan atau kegiatan di kecamatan.  Sedangkan Permendagri sebelumnya cukup memeliki tiga orang anggota ormas tersebut sudah dapat didaftarkan,” kata Fatekur
 
Dikatakannya kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan mendapatkan pemahaman terhadap pedoman pendaftaran ormas di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Kukar. Guna terciptanya tertib administrasi pendaftaran ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga Nirlaba lainnya di lingkungan Pemerintah Kukar.
 
Sementara itu Wabup Kukar HM Ghufron Yusuf dalam sambutannya mengatakan salah satu fungsi Pemerintah Daerah adalah sebagai pelayan masyarakat mengandung prinsip fasilitasi terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, partisipasif, efektif dan efisien serta sesuai dengan aturan hukum yang ada.
 
“Ormas sebagai salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan mitra setrategis pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance,” ujar Ghufron.
Ditambahkannya di era demokrasi saat ini ormas memiliki peran konsultatif, advokatif, edukatif dan kariatif serta mempunyai fungsi kanalisasi (penyalur aspirasi), katalisasi (pendinamisasi masyarakat), fasilitasi (wadah menjalankan aktifitas), partisipasi (sarana untuk ikut serta membangun daerah), serta fungsi kemitraan dan komunikasi sebagai mitra berbagai pihak dengan komponen lain. Ia berharap ormas bisa menjadi kekuatan efektif, sehingga sanggup secara nyata berperan aktif dan dapat memberikan sumbangsih positif bagi  pembangunan di Kukar dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kukar, sehingga pembangunan di Kukar dapat berjalan dengan baik. (Rudibahim/hmp02)

 

banner banner banner